Mahasiswa Papua di Malang tak hanya mengalami kekerasan, umpatan rasis, dan ditahan oleh aparat secara paksa saat sedang mengemukakan pendapatnya di depan umum, namun mereka juga harus menghadapi pernyataan diskriminatif dari Wakil Walikota Malang.

Awalnya, pada Hari Kamis, 15 Agustus 2019, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) di Kota Malang melakukan unjuk rasa damai untuk menolak Perjanjian New York yang ditandatangani Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat pada 15 Agustus 1962. 

Namun kemudian aksi mereka dihadang oleh sekelompok orang berpakaian preman. Kelompok tersebut meneriaki massa aksi damai yang mayoritas mahasiswa Papua tersebut dengan nama-nama binatang, melempari helm dan batu, dan menendang mereka. Walaupun ada pihak kepolisian di tempat kejadian, namun mereka sama sekali tidak bertindak dan justru membiarkannya. Ini menyebabkan beberapa massa aksi terkena lemparan batu dan mengalami luka serius. Tak hanya itu, 13 mahasiswa Papua ditahan aparat secara paksa.

Menanggapi umpatan dan serangan kelompok tersebut, para mahasiswa papua berupaya melindungi diri dan melakukan perlawanan balik sehingga terjadi kericuhan. Namun Wakil Walikota Malang, Sofryan Edi Jarwoko, justru menyatakan Pemerintah Kota Malang tidak akan segan untuk memulangkan mahasiswa ke tempat asalnya jika membuat ricuh Kota malang.

Ini menunjukkan bahwa Sofyan mengabaikan fakta bahwa kericuhan terjadi karena ada sekelompok orang mengejek massa aksi damai dan melempari mereka dengan batu, helm, maupun air cabai.

Menanggapi pernyataan diskriminatif dari Wakil Walikota Malang tersebut, kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Diskriminasi dan Rasialisme menuntut Wakil Walikota Malang untuk:

1. Segera mencabut pernyataannya yang hendak memulangkan mahasiswa Papua ke asalnya tanpa melihat kejadian yang sebenarnya.
2. Segera meminta maaf atas pernyataannya yang diskrimintif kepada mahasiswa Papua. 

Tuntutan ini didasarkan atas mimpi kami agar tidak ada lagi pemimpin di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang membuat pernyataan rasis dan diskriminatif terhadap rakyatnya sendiri. Kami juga harus tetap menjaga agar para pemimpin selalu memperlakukan rakyatnya secara adil dan bijak tanpa membedakan ras, suku, atau agamanya. Agar bangsa Indonesia selalu menjadi negara yang adil dan damai.

Tertanda,

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Diskriminasi & Rasialisme

Petisi ini didukung oleh:
Usman Hamid (Amnesty International Indonesia), Max Binur (Belantara Papua), Wirya Supriyadi (JangRampasT Papua), Pendeta Magda Kafiar (KPKC Sinode GKI Tanah Papua), Sutomo (LinkAr Borneo Kalimantan Barat), Kartika (Progress Kalimantan Tengah), Semuel Awom (KontraS Papua), Neles Tandamat (Solidarity for Indigenous Papuan), Samuel Womsiwor (GempaR Kota Jayapura), Juniati Aritonang, Veky Mobalen.

(Dukung juga petisi kami yang menuntut Kapolrestabes Surabaya & Kapolres Malang untuk segera menghentikan pengepungan & kekerasan terhadap Mahasiswa Papua di Malang & Surabaya!: http://chng.it/yDPNchQV4x)