Nasib pemberantasan korupsi sudah di ujung tanduk. Bagaimana tidak, kewenangan lembaga anti korupsi telah dilucuti melalui pengesahan revisi UU KPK beberapa waktu lalu. ​Bukannya menolak akan sebuah perubahan, tapi tatkala perubahan tersebut justru memperlemah KPK tentu niat dari DPR dan pemerintah patut untuk dipertanyakan.

Mulai dari pembentukan Dewan Pengawas, perubahan status kelembagaan KPK yang tidak lagi independen, dan ke depan kasus-kasus besar akan berpotensi dihentikan dengan instrumen Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Ini menandakan mimpi Indonesia terbebas dari korupsi akan lebih sulit dicapai.

Akhir November lalu, 13 orang ajukan ​judicial review UU KPK ke Mahkamah Konstitusi. Mereka adalah tiga Pimpinan KPK ​(Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang), dua mantan Pimpinan KPK (Erry Riyana dan Moch Jasin), ​dan tokoh-tokoh anti korupsi lainnya.

Mereka mengajukan permohonan uji formil kepada MK. Bukan tanpa alasan, mereka mempersoalkan proses pembahasan UU KPK di DPR yang terburu-buru.

Setidaknya ada 3 (tiga) alasan sehingga tiba pada kesimpulan bahwa UU KPK baru dibahas dan disahkan tidak sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan.

Pertama, ​UU KPK tidak masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2019 DPR. Sehingga menjadi pertanyaan bagi publik, apa urgensi nya membahas dan mengesahkan suatu UU yang tidak masuk dalam perencanaan?

Kedua, pada saat pengesahan UU KPK di DPR diduga tidak memenuhi kuorum​. Dalam banyak pemberitaan menyebutkan pada saat paripurna anggota DPR yang hadir hanya 80-90 orang dari total 560 orang. Tentu ​ini merupakan pelanggaran serius, bagaimana mungkin keputusan sebuah lembaga tidak diikuti oleh seluruh anggotanya.

Ketiga, ​KPK secara institusi yang akan menjalankan UU tersebut tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam pembahasan, baik di tingkat DPR maupun pemerintah. Bagaimana mungkin DPR bersama pemerintah satu pendapat bahwa UU KPK baru akan memperkuat lembaga anti korupsi tersebut sedangkan KPK tidak pernah diikutsertakan? Untuk itu, narasi penguatan yang selalu didengungkan oleh DPR dan pemerintah terkesan sebatas ilusi semata.

Melihat kisruhnya proses pembentukan UU KPK belakangan ini, saya pun mengambil sikap. Tidak hanya pimpinan KPK yang resah akan masa depan KPK, tetapi juga banyak masyarakat Indonesia. Itulah sebabnya saya memulai petisi ini, mengajak semua kalangan untuk mulai melek politik.

Kini masa depan KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia ada di tangan MK. Masyarakat Indonesia kini menggantungkan harapan terakhir pada sembilan Hakim di Mahkamah Konstitusi.

Ini menjadi langkah terakhir setelah segala upaya yang sudah dilakukan teman-teman aktivis, akademisi, mahasiswa dan masyarakat umum. Melalui dunia maya, permohonan ke DPR secara langsung, aksi turun ke jalan, sampai permohonan PERPPU dari Presiden.

Untuk itu, kita bersama-sama ​dukung Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan ​Judicial Review dan membatalkan pengesahan UU KPK yang penuh kontroversi.

Masyarakat Indonesia sangat berharap akan hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai penyelamat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Salam,

Diky Anandya Kharystya Putra

Mahasiswa Business Law Binus University, Pegiat Anti-Korupsi

 

Petisi didukung oleh:

1. Abraham Samad (mantan Pimpinan KPK)

2. Busyro Muqoddas (mantan Pimpinan KPK)

3. Erry Riyana Hardjapamekas (mantan Pimpinan KPK)

4. Betti Alisjahbana (mantan Panitia Seleksi Pimpinan KPK)

5. Clara Joewono (Wakil Ketua Dewan Direktur Yayasan CSIS)

6. Natalia Soebagjo (Transparency International Indonesia)

7. Muhammad Atiatul Muqtadir (Presiden Mahasiswa Universitas Gajah Mada)

8. Manik Marganamahendra (Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia 2019)