Kabupaten Jember pada tahun 2019 tidak mendapat jatah CPNS, hingga menghilangkan kesempatan Warga Jember untuk ikut penjaringan CPNS.

Kabarnya, hal itu akibat Pemkab Jember tidak mengajukan permohonan pengisian PNS. 

Untuk mendapat kepastian,  para pegiat sosial politik terus mendesak DPRD Jember menggunakan hak interpelasinya untuk bertanya kepada Bupari Jember dr Faida MMR yang telah melakukan kelalaian kebijakan, sehingga merugikan warga Jember. 

Persoalan CPNS sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari tumpukan persoalan pengambilan kebijakan yang sering menabrak peraturan dan tak jarang kerugiannya kepada warga Jember berdampak luas.

Peringatan pemerintah pusatpun tak digubrinya, seperti teguran KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN) atas kebijakan Bupati Jember mengangkat dan memberhentikan seseorang dari jabatannya, tanpa melalui prosedur yang benar.

Untuk itu, dukungan publik menjadi kekuatan yang akan turut membantu agar DPRD Jember berani mengambil sikap politik atas perilaku Bupati Jember yang diduga dapat merugikan rakyat Jember.

Atas dukungan dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Jember, 11-11-2019

Hormat Kami

Atas Nama 

JEMBER IDEA