Kami, masyarakat Indonesia yang peduli dengan masa depan generasi muda, ingin menyampaikan keberatan kami terkait ketentuan pemberian alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 terkait pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pelayanan kontrasepsi yang tercantum dalam Pasal 103 Ayat 4 meliputi:
a. Deteksi dini penyakit atau skrining;
b. Pengobatan;
c. Rehabilitasi;
d. Konseling; dan
e. Penyediaan alat kontrasepsi.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa penyediaan alat kontrasepsi ditujukan bagi remaja yang menikah dini. Namun, hal ini menimbulkan kebingungan mengingat pemerintah telah menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Kebijakan ini tampak tidak konsisten dan justru membingungkan masyarakat.

Banyak dari kami merasa bahwa kebijakan ini terlihat seperti menyediakan fasilitas untuk perilaku pergaulan bebas di kalangan pelajar. Alih-alih melindungi dan mendidik generasi muda, kebijakan ini bisa disalahartikan sebagai dukungan terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan etika masyarakat.

Kami percaya bahwa penyediaan kondom tidak mengatasi akar masalah yang sebenarnya. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan pendekatan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan nilai-nilai agama, seperti yang diajarkan dalam Islam. Pentingnya belajar agama yang baik, memahami batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan, menjaga kehormatan diri, dan menyadari konsekuensi dari perilaku pergaulan bebas di akhirat kelak adalah hal-hal yang perlu ditekankan.

Sehubungan dengan hal tersebut, mari kita bersama-sama menolak Rancangan Undang-Undang tentang pemberian alat kontrasepsi untuk pelajar ini. Kami berharap pemerintah akan mempertimbangkan kembali kebijakan ini demi masa depan generasi muda yang lebih baik.

Hormat kami,

La Ode Munafar