PETISI PANGGILAN KEPADA PRESIDEN JOKOWI

Kepada Yth 

Presiden Republik Indonesia 

Bapak Joko Widodo

Perihal: HENTIKAN RELOKASI DAN LINDUNGI HAK TINGGAL MASYARAKAT PULAU REMPANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, INDONESIA

Kami para Guru Besar, Akademisi, Insan Cendekia, Civitas Akademika, tokoh masyarakat, Aktivis, Profesional, Masyarakat Biasa dan Anak-Anak Muda, yang memiliki kepedulian terhadap hak-hak masyarakat Pulau Rempang dan prinsip-prinsip keadilan serta hak asasi manusia, dengan ini memohon dukungan Anda untuk menghentikan relokasi paksa yang telah mengancam pemukiman masyarakat Pulau Rempang.

Pulau Rempang adalah rumah bagi masyarakat yang telah tinggal di sana selama berabad-abad. Mereka adalah bagian penting dari warisan budaya dan sejarah yang kaya di wilayah tersebut. Baru-baru ini, rencana pengosongan lahan yang melibatkan investor asing telah menimbulkan kekhawatiran serius terhadap nasib warga Pulau Rempang.

Kami mengajukan petisi agar Bapak Jokowi segera melakukan lima tindakan cepat dan tegas sebagai berikut:

PERTAMA, Panggilan Untuk Dialog

Kami mendesak pihak berwenang, investor, dan semua pihak terkait untuk membuka dialog yang konstruktif dengan masyarakat Pulau Rempang. Dialog adalah cara terbaik untuk mencapai pemahaman bersama dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

KEDUA, Hentikan Relokasi Paksa

Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menghentikan relokasi paksa yang dapat merugikan masyarakat Pulau Rempang. Relokasi harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat setempat dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

KETIGA, Tolak Investasi Yang Menyusahkan Rakyat

Kami menyerukan kepada investor asing untuk bertindak bertanggung jawab dalam investasi mereka. Mereka harus menghormati hak-hak masyarakat setempat, budaya, dan lingkungan, serta berkontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan. Libatkan masyarakat sebagai stakeholders dan shareholders dari proyek investasi yang direncanakan.

KEEMPAT, Tegakan Keadilan dan HAM

Kami meminta agar prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia dihormati sepenuhnya dalam penanganan kasus ini. Perlindungan hak-hak masyarakat Pulau Rempang harus menjadi prioritas utama.

KELIMA, Tunda Keputusan Proyek Rempang

Kami mendesak pemerintah untuk meninjau ulang dan menunda keputusan terkait proyek ini hingga semua aspek yang terkait dengan keadilan dan dampak sosial telah dipertimbangkan dengan baik.

Masalah ini adalah ujian bagi integritas dan komitmen Indonesia terhadap hak-hak warganya. Kami berharap bahwa Presiden Republik Indonesia dapat

mempertimbangkan seruan kami untuk menghentikan relokasi paksa dan memastikan keadilan bagi masyarakat Pulau Rempang.

Organized by Narasi Institute

Tokoh Penggagas PETISI

FORUM PEDULI ANAK BANGSA HENTIKAN RELOKASI DAN LINDUNGI HAK DASAR RAKYAT PULAU REMPANG

1. Prof. Dr. M. Din Syamsuddin; Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah
2. Prof. Prijono Tjiptoherijanto; Guru Besar Universitas Indonesia
3. Prof. Didin S Damanhuri; Guru Besar IPB Dan Paramadina
4. Prof.Dr. H. Utang Ranuwijaya, MA., Guru Besar Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung
5. Prof. Daniel Mohammad Rosyid; Guru Besar Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya
6. Prof. Lilies Setiartiti; Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogjakarta
7. Prof. Masroro Lilik Ekowanti; Guru Besar Universitas Hang Tuah Surabaya
8. Prof. Yudhie Haryono Ph.D; Ketua PKPK UMP
9. Prof. Zainal Muttaqin; Guru Besar Universitas Diponegoro
10. Prof. Dr. Drg. H. Ardo Sabir, M.Kes; Guru Besar Universitas Hasanuddin
11. Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, M.Ag.; Guru Besar Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta
12. Prof. Ir. Joni Hermana, Msces, Phd; Rektor Senior Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
13. Prof. Widi Agus Pratikto PhD; Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
14. Prof. Husein Albar; Guru Besar Universitas Hasanuddin
15. Prof. Nurhayati Djamas; Guru Besar Universitas Al Azhar Indonesia
16. Prof. Agus Widarjono, Ekonom Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
17. DR. Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
18. DR. Muhammad Said Didu; Ekonom Senior
19. DR. Fadhil Hasan; Ekonom Senior
20. DR. Taufan Maulamin Se Ak Mm; Auditor
21. DR. Abdul Malik; Ekonom Senior 
22. DR. Ibnu Sodiq M. Hum; Sejarawan Unnes
23. Drs. Afrinaldi Msi; Praktisi Sosial
24. Furqan Jurdi; Ketua Umum PP Pemuda Madani
25.  Ir. Haryo Dwito Armono, St., M.Eng., Ph.D, Ipm Asean Eng; Coastal Engineer -Institut Teknologi Sepuluh Nopember
26. Ir. Haryo Dwito Armono, St., M.Eng., Ph.D, Ipm Asean Eng; Coastal Engineer Institut Teknologi Sepuluh Nopember
27. Ir. Jilal Mardhani; Planolog
28. Ir. Nur Aini Bunyamin; Aktivis Sosial
29. Ir. Sritomo Wignjosoebroto Msc. Ipu, Asean Eng; Alumni Lemhannas Kra 28
30. Muhammad Herwan; Wakil Sekjen Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau / Presidium Kami Riau
31. Reza Indragiri Amriel; Akademisi Dan Pekerja Perlindungan Anak
32. Achmad Nur Hidayat MPP; Ekonom Dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
33. Rusdianto Samawa, Sip, M.I.K.; Ketua Umum Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia Dan Front Nelayan Indonesia
34. M Hatta Taliwang; Admin WA Grup Konstitusi dan Masalah Negara
35. Ana Mustamin, S.Sos, MSi.; Wakil Ketua ASPRINDO
36. Irwanuddin H.I.Kulla; Dosen Universitas Azzahra
37. Ir. Hasanuddin Sessu; Auditor Indonesian Sustainable Palm Oil
38. M.Yusuf ; Aktivis Pembela Masyarakat Marginal
39. Andi Susnadi; Mahasiswa Jawa Barat
40. Taufik Bahaudin; UI Watch
41. Muhamad Karim; Dosen Universitas Trilogi Jakarta
42. Endang Komara; Aktivis Seni Budaya
43. Dr. Marwan Batubara; Petisi 100 
44. Dr. Dede Djuniardi, S.E., M.M; Pemerhati Sosial Kemasyarakatan, Universitas Kuningan
45. Hisyam Silim; Aktivis Sosial Masyarakat
46. Ishak Rafick; Direktur Eksekutif MasaDepan Institute