Rp 16​.​7 M. Duit Rakyat Hanya untuk Hura-Hura Kunker DPRD Riau. Ayo Gubri Tegas Batalkan !

Rp 16​.​7 M. Duit Rakyat Hanya untuk Hura-Hura Kunker DPRD Riau. Ayo Gubri Tegas Batalkan !

Dimulai
18 Juli 2022
Mempetisi
Ketua DPRD Riau dan
Tanda tangan: 11.063Tujuan Berikutnya: 15.000
Dukung sekarang

Alasan pentingnya petisi ini

Dimulai oleh Taufik Sip

Fitra menilai Kunjungan Luar Negeri Sejumlah Anggota Dewan Provinsi Riau untuk berangkat ke Eropa dengan tujuan kegiatan Dinas menjadi perlu perhatian semua pihak dan menjadi catatan Publik. Pasalnya dalam setiap kunjungan Dinas Keluar Negeri bahkan berulang setiap tahunnya tidak membawa manfaat terhadap perbaikan pembangunan di Riau. Dengan demikian jelas Perjalanan Dinas Luar Negeri tersebut terkesan hanya untuk berhura-hura.

Tentu dengan hal itu,maka lantas saja publik bertanya kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh mereka di sana dan apa yang ingin dicari oleh anggota dewan dalam kunker itu. hal ini seharusnya dapat di jelaskan kepada publik tetapi fakta dan realitasnya tidak sama sekali mereka untuk menjelaskan kepada publik.

Tahun ini bayangkan saja, teman-teman. ! Mereka kembali melakukan kunjungan tapi laporan di tahun sebelumnya tidak di publikasikan ke Masyakarat dan anehnya juga mereka berangkat ke negara-negara di eropa  dengan Diam-Diam. tanpa info dan tanpa publikasi. 

kalau hal ini terus dilakukan oleh anggota dewan kita,bayangkan saja bagaimana anggaran kita dipakai secara mubazir tapi manfaat dari implementasi hasil dari kunjungan juga tak ada perubahan bagi pembangunan daerah,dan ini sangat disayangkan dan tak pantas. 

Taukah anda, teman-teman! anggaran kunker terakhir di pakai oleh anggota dewan provinsi kita digunakan di tahun 2019 dengan alokasi belanja sebesar Rp 17,3 miliar, tahun 2020 dan 2021 tetap ada belanja anggaran untuk kunker akan tetapi tidak di gunakan karena persoalan covid yang semakin tinggi sehingga Dewan Tidak di izinkan untuk berkunjung keluar negeri oleh mendagri. 

berapa belanja anggaran yang tak jadi dipakai itu dan kemana anggaran itu jika tidak dipakai khusus tahun 2020 dan 2021 ? pertanyaan ini sangat menarik teman-teman, dan teman-teman harus tau bahwasannya 2020 anggaran kunker luar negeri sebesar Rp16.03 Miliar dan tahun 2021 anggaran kunker sebesar Rp 12,97 Miliar, karena covid anggaran itu direfokusing untuk kegiatan penaganan dan pencegahan virus covid-19. 

dan lagi. Taukah anda,teman teman ! bayangkan teman-teman jika anggaran kunker tahun 2022 ini dialihkan sama dengan tahun 2020 dan 2021. akan tetapi ini untuk belanja pemberian bantuan pendidikan seperti bantuan beasiswa untuk mahasiswa S1, S2 dan S3 maka : 
Pertama,akan ada 500 mahasiswa S2 mendapatkan bantuan full biaya pendidikan senilai Rp 32 Juta per/Orang dari Rp 16,7 Miliar. 
Kedua,akan ada 1000 orang mahasiswa mendapatkan bantuan beasiswa S1 Untuk pembayaran SPP Dasar dan Biaya Semester per/masing-masing mahasiswa mendapatkan Rp 4,1 Juta dari Rp 16,7 miliar 
Ketiga,akan ada 100 orang mahasiswa mendapatkan bantuan beasiswa S3 dengan total biaya yang diperoleh dari Rp 16,7 Miliar. nereka masing-masing mendapatkan sebesar Rp 41 Juta. 

Selanjutnya jika Rp 16,7 Miliar itu juga di gunakan untuk penambahan ruangan sekolah maka akan ada 90 ruangan kelas lengkap dengan furniture diberikan oleh pemerintah provinsi kepada sekolah yang mana terdapat ruangan kelas yang tak layak. dengan nominal pemberian senilai Rp 183 Juta. itu sangat jelas dari pada memberikan anggaran kita untuk mereka kunker luar negeri tapi maksud dan tujuan serta hasil tak jelas diinfokan kepublik. 

oleh karena itu maka teman-teman,sekiranya ini sangat penting untuk kita sebagai publik memintak hak kita kepada Gubenur Riau sebagai Kepala Daerah Pemerintah Riau untuk membatalkan dan menolak rekomendasi izin keberangkatan mereka dan mengalihkan anggaran Rp 16,7 Miliar untuk pembangunan sarana pendidikan ataupun beasiswa bagi mahasiswa S1,S2 dan S3 ke dalam perubahan APBD Riau tahun 2023. 

dan bersama juga kita, untuk meminta kepada gubenur agar tegas kepada 65 anggota dewan untuk tidak kembali menganggarkan kunjungan tersebut di tahun yang akan datang 2023 jikalau masih ada anggaran tersebut maka gubenur riau harus tegas melalui Sekwan DPRD untuk menagih laporan sepulang mereka berkunjung kepada publik. 

Bersama kita Tolak ! 

 

Dukung sekarang
Tanda tangan: 11.063Tujuan Berikutnya: 15.000
Dukung sekarang
Sebarkan petisi ini secara langsung atau gunakan kode QR untuk materimu sendiri.Unduh Kode QR

Pengambil Keputusan