日本語 / English / Bahasa Indonesia / Língua portuguesa

Ketika masyarakat masih terpukul oleh gelombang panas, banjir, kekeringan, dan angin topan yang semakin meningkat akibat krisis iklim, pemerintah Jepang terus menyalurkan miliaran dolar untuk bahan bakar fosil. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan hasil COP28 yang bertujuan untuk menghapuskan bahan bakar fosil, namun juga menghancurkan kesehatan dan sumber-sumber penghidupan penduduk setempat.

Misalnya, di Gulf Coast Amerika Serikat, terminal ekspor gas alam cair (LNG) yang dibiayai oleh pemerintah Jepang telah rusak setelah berkali-kali mengalami ledakan dan kebocoran gas. Terminal ini melepaskan polutan udara berbahaya ke udara, sehingga menimbulkan dampak kesehatan yang parah seperti asma, penyakit jantung, dan kanker pada komunitas lokal, khususnya masyarakat kulit berwarna.

Di Verde Island Passage (VIP) di Filipina, yang dipuji sebagai “Amazon-nya Lautan,” pemerintah mengeluarkan Perintah Hukum Penghentian Aktivitas terhadap terminal LNG kontroversial yang didukung oleh JBIC, karena adanya temuan pelanggaran yang terkonfirmasi—seperti penebangan pohon, konversi lahan, dan pelanggaran kepatuhan lingkungan.

Proyek gas yang dibiayai Jepang juga menghancurkan penghidupan masyarakat lokal. Misalnya, di provinsi Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Jawa Barat, di Indonesia, dimana pembatasan aktivitas nelayan, terbatasnya akses terhadap perburuan dan tempat penangkapan ikan tradisional, serta penurunan tajam hasil panen telah menimbulkan dampak buruk bagi nelayan dan petani. Di Provinsi Rayong, Thailand, terminal LNG juga telah menimbulkan dampak buruk terhadap berbagai spesies hewan laut, yang penting bagi perekonomian lokal. Namun, masyarakat tetap diabaikan tanpa kompensasi yang adil. Di Mozambik, proyek LNG yang didukung Jepang mengeluarkan karbon dioksida dalam jumlah besar, sehingga menghancurkan tanah, perekonomian lokal, dan alam yang berharga di negara tersebut.

Di Kanada, para pemimpin adat First Nation Wet’suweten telah menyuarakan penolakan mereka terhadap proyek jaringan pipa demi melindungi tanah dan sumber daya air yang mereka gunakan secara tradisional, namun mereka ditindas, yang pada akhirnya mengakibatkan berbagai kejadian penangkapan serta protes solidaritas di seluruh negeri. Proyek terminal LNG yang didanai Pemerintah Jepang merupakan bagian integral dari jaringan pipa tersebut. Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial mengeluarkan resolusi yang menyerukan penghentian sementara proyek tersebut. Demikian pula di Australia, pengembangan ladang gas di Pulau Tiwi dan di wilayah Pilbara dilakukan tanpa berkonsultasi dengan Pemilik Tradisional. Pemerintah Jepang juga terlibat dalam proyek ini.

Pemerintah Jepang memuji LNG sebagai alternatif yang “bersih” dibandingkan batubara dan terus menginvestasikan miliaran dolar AS dalam proyek gas fosil melalui lembaga publik seperti Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Namun, dukungan pemerintah Jepang telah mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati, hilangnya mata pencaharian, bahaya kesehatan, dan pemindahan paksa masyarakat adat dan komunitas lokal.

Di Verde Island Passage (VIP) di Filipina, di mana JBIC mendukung pembangunan terminal impor LNG pertama di negara tersebut, masyarakat mengambil langkah maju yang penting dengan mengajukan pengaduan ke JBIC mengenai potensi pelanggaran upaya perlindungan. JBIC saat ini sedang menyelidiki apakah mereka telah gagal dalam mengikuti pedoman sosial dan lingkungannya sendiri.

Perdana Menteri Kishida harus mengakhiri pembiayaan bahan bakar fosil oleh Jepang dan JBIC sekarang juga. Kami mendesak Perdana Menteri Kishida dan JBIC untuk berhenti mendanai gas fosil dan berkontribusi pada transisi energi yang penuh, adil, cepat, didanai, dan memiliki perspektif feminis menuju energi terbarukan.

Di Verde Island Passage (VIP) di Filipina, yang dipuji sebagai “Amazon-nya Lautan,” pemerintah mengeluarkan Perintah Hukum Penghentian Aktivitas terhadap terminal LNG kontroversial yang didukung oleh JBIC, karena adanya temuan pelanggaran yang terkonfirmasi—seperti penebangan pohon, konversi lahan, dan pelanggaran kepatuhan lingkungan.